Kesenjangan Pendidikan di Tengah Keragaman Indonesia – Keragaman sering di banggakan sebagai identitas tanah air. Perbedaan budaya, kawasan, serta latar belakang sosial membentuk karakter bangsa yang kaya serta aktif. Tapi di balik narasi itu, masih ada permasalahan mendasar yang sering terhindar dari perhatian, yaitu kesenjangan akses pendidikan untuk anak-anak dari golongan masyarakat pinggiran. Di banyak kawasan, sekolah tidak hanya tempat menimba ilmu, tapi kemewahan. Kerap kali anak harus berjualan lebih dulu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga atau sampai membayar uang sekolah sendiri.
Seberat itu perjuangan yang harus di jalani di umur yang harusnya di isi dengan belajar serta bermain. Ketika anak lain bersiap ke sekolah, sebagian anak malah memulai hari dengan bekerja. Data pemerintah memperlihatkan kalau situasi ini bukan perkara yang terisolasi. BPS mencatat kurang lebih 3,9 sampai 4 juta anak dengan umur 7-18 tahun ada di luar sistem pendidikan, baik karena tidak pernah sekolah atau putus sekolah. Di balik itu, ada cerita tentang anak yang harus mengorbakan pendidikan demi bertahan hidup.
Sedihnya Pendidikan Untuk Anak yang Tidak Sekolah
Baca juga : Saat Mahasiswa Takut Salah di Banding Takut Tidak Tahu
Pemerintah sudah mewajibkan pendidikan minimal 12 tahun untuk setiap warga negara. Kebijakan wajib belajar akan kehilangan arti kalau tidak di barengi dengan perlindungan nyata untuk keluarga miskin. Tekanan ekonomi membuat anak ada di posisi yang sangat sensitif. BPS juga mencatat jutaan remaja dengan umur 15-24 tahun tidak sekolah serta tidak mengikuti pelatihan resmi, sebagian besar karena alasan ekonomi. Mereka bekerja bukan karena keinginan, tapi karena keadaan yang memaksa.
Penelitian akademik menguatkan kenyataan itu. Shanty et al menjelaskan kalau dampak ekonomi keluarga menjadi pemicu utama anak putus sekolah di Indonesia, di barengi dengan minimnya dukungan lingkungan serta keterbatasan akses pendidikan di kawasan pinggiran. Penelitian lain oleh Masing serta Astuti memperlihatkan kalau anak dari keluarga miskin mempunyai risiko putus sekolah yang lebih besar.
Maka keragaman harusnya tidak menentukan sejauh apa anak bisa bermimpi. Betapa besar perjuangan anak itu hanya untuk tetap sekolah, serta sudah seharusnya negara ada lebih kuat dari hanya aturan di atas kertas. Jalan keluar tidak cukup hanya dengan mengharuskan sekolah, tapi juga memastikan anak-anak mempunyai kondisi mereka benar-benar belajar. Jika keragaman ini terus di rayakan, maka memastikan anak memperoleh peluang pendidikan yang serupa ialah tanggung jawab bersama.